Mendekati Pesta Demokrasi, Keberadaan PMII Hanya Lumbung Suara Bagi Kepentingan Elit Politik

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) adalah organisasi kemahasiswaan yang berbasis pengkaderan atau istilah yang sering kita kenal kaderisasi.

Selain yang biasa kita kenal pengkaderan formal di PMII berjenjang, kegiatan-kegiatan pengkaderan di PMII juga beragam agar tetap berada pada tujuan umum di PMII. Sebagaimana yang tertera pada kitab suci PMII yaitu AD/ART:

“Terbentuknya pribadi muslim Indonesia yang bertakwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu, cakap, dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya serta komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia”.

Untuk mencapai tujuan tersebut, PMII tentu memiliki sikap secara nilai maupun prinsip salah satunya nilai independensi yang ada pada organisasi PMII sejak terbentuknya organisasi ini hingga hari ini.

Pertanyaannya, apakah independensi PMII masih ada hari ini?

Baru baru ini kita di senyapkan oleh
carut marut nya situasi politik di tanah air menghadapi kontestasi pesta demokrasi 2024, membuat PB PMII menyatakan keberpihakannya untuk memenangkan kandidat capres atau cawapres.

PMII yang di nahkodai oleh Muhammad Abdullah Syukri atau yang akrab disapa Gus Abe telah mendeklarasikan dukungan penuh cawapres kepada Muhaimin Iskandar atau Gus Imin pada pilpres mendatang.

Mengingat PMII adalah organisasi pengkaderan, yang menjunjung tinggi nilai Independen tentu tidak semestinya Ketua PB PMII menyampaikan dukungan tersebut.

Jika kembali pada kacamata historis alasan kenapa PMII harus terbentuk, jawabannya sangat sederhana karena kondisi politik pada saat itu yang membuat mahasiswa NU terkesan akan mudah di intervensi kalau tidak segera membentuk organisasi kemahasiswaan yang lahir dari NU.

Lantas, sekarang kenapa PMII terkesan tak lagi independen?

Saya rasa ada beberapa faktor yang membuat kenapa hal ini bisa terjadi.

Yang pertama persoalan relasi kuasa.
Saya beranggapan bahwa sekarang, kurangnya pertarungan dengan gagasan, tapi dengan relasi kekuasaan agar apa yang mau dicapai hanya dengan nempel di kekuasaan. Sehingga keperluan organisasi akan terpenuhi jika nempel di kekuasaan.

Yang kedua persoalan jasa.
Momentum Nasional seperti Kongres dan Muspimnas menjadikan para elit politik masuk kedalam kepentingan – kepentingan kelompok. Sehingga, mudah saja hukum timbal balik akan terjadi.

Sehingga hingga hari ini, di momentum politik ingin mencari kelompok masa, maka PMII adalah bagian kelompok organisasi yang akan menjadi sasaran empuk bagi elit politik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

NAIK